hukum agraria indonesia. Jakarta. hukum agraria indonesia

23. Sebelum adanya peraturan pertanahan yang di buat oleh Belanda di. Sinta Puspa Indonesia hidup menurat adat kebiasaanya sendiri (Roestandi Adiwilaga di kutip oleh Muchsin, dkk, 2007: 10). Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP. dalam Hukum Agraria yang diterapkan 23di Indonesia. 2 Boedi Harsono. , S. & Tristam Moeliono. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria T. Hukum Agraria. Tjitosoedibio, Hukum Agraria (Agrarisch Recht), adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara (staatsrecht) maupun pada hukum tata usaha negara (administratiefrechts) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air,. Lewat PP ini, Jokowi memberikan konsensi Hak Guna Usaha (HGU) sampai 190 tahun,. H. Ghalia Indoneia. Tunardy, S. Namun demikian, perangkat-perangkat hukum inipun tidak dapat menyelesaikan persoalan pertanahan yang ada di negara Indonesia merdeka ini, sehingga pemerintah sejak terbentuknya UUD 1945 berusaha untuk membentuk hukum agraria nasional yang berdasarkan kepada hukum nasional Indonesia (hukum asli Indonesia), dan akhirnya melahirkan Undang-Undang. Hlm. Pasal 2 PP No. 1. 2. Setelah melalui proses selama 12 tahun, akhirnya terbitlah Undang-Undang No. Tindak Lanjuti Adan Masyarakat Mengenai Reforma Agraria, Pemerintah Sepakat Tuntaskan Sengketa dan Konflik Pertanahan 14 Juni 2023. Tlp. 3 Tanah diberikan kepada dan dimiliki orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan dan 1Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta, Djambatan, CetakanKeduabelas, 2008) hlm, 18 2Sanusi fatta, Ilmu Pengetahuan sosial, (jakarta, Pusat Perbukuan Departemen1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional jilid 1, Jakarta : Djambatan, Cet 12,. Diktat Hukum Agraria ini dapat terselesaikan. Sejarah Agraria di Indonesia tidak terlepas dari masa ke masa, sejak masa Orde Lama, masa Orde Baru sampai dengan masa reformasi. 1 Fatimah Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh fatimahfkhukum@gmail. 11/10/2012 by Wibowo T. Konflik agraria di nusantara terus terjadi. , ed. 2. Mengenal Hak-Hak atas Tanah menurut Hukum Agraria. Pertanahan (agraria) yang sebagaimana telah didefinisikan di dalam pasal 4 ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berisikan bahwasannya "ada berbagai macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah tersebut" jadi dalam. Sejarah Agraria di Indonesia? Sejarah Agraria di Indonesia tidak terlepas dari masa ke masa, sejak masa Orde Lama, masa Orde Baru sampai dengan masa. URGENSI HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Kata Agraria mempunyai arti yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Pertamina selaku pemegang Hak Pengelolaan atas tanah di Kebon Jeruk dapat melakukan tindakan pemutusan hubungan hukum. 5. Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. Hal tersebut juga meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia,. Produk Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor. Hukum - Sejarah - Indonesia Indonesia -- 1945- -- Politik dan pemerintahan :. perpustakaan universitas indonesia, lontar, library automation and digital archive, catalog, katalog, library. AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PERUMAHAN, PERMUKIMAN - CIPTA KERJA. Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djembatan, Jakarta, Hlm. 12. Indonesia mengenal istilah tanah dengan sebutan Agraria. Perubahan tersebut. ac. customer@hukumonline. Telepon (021) 31909008 Faks (021) 39899148 e-Mail doctor@law. Dalam perkembangannya penerapan hukum tanah. Perte muan Ke- Kemampuan Akhir. Beranda. Tanggapi Konflik Rempang, PBNU: Pengambilan Tanah Rakyat Sewenang-wenang Itu Haram!UUPA merupakan undang – undang yang 1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia ” Sejarah Pembentukan undang – undang pokok agraria isi dan pelaksanaannya”, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. TEMPO. KEBERADAAN HUKUM TANAH ADAT DALAM IMPLEMENTASI HUKUM AGRARIA. (Sigit, Muhammad, Mudji : 2017:9)Yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) selama lebih dari 55 tahun. 7. Manurung, Butet. Undang-Undang Pokok Agraria (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Pembaharuan hukum agraria. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) genap berusia 60 tahun. utama penggerak kebijakan agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagai payung hukum dalam pengelolaan agraria di Indonesia. Undang-Undang. Hal itu menunjukkan agar tidak terjadi kekosongan hukum sehingga. 5 Tahun 1960, yang berbunyi sebagai berikut : ” Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh. Guru Besar Hukum Agraria. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang sering disingkat UUPA. (1999). Hingga saat ini pada tanggal tersebut diperingati sebagai hari tani. No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. Arba dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia (hal. Sri Hajati, S. Prenada Media, Jan 2, 2017 - Law - 426 pages. 7 Muchsin, et. 4 Pada awalnya, disaat. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Universitas Telkom. ria: n urusan pertanian atau tanah pertanian; n urusan pemilikan tanah. Dalam arti luas, reformasi agraria di Indonesia meliputi 5 program atau Panca Program sebagai berikut. 37-38. Selain itu, PT. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Tahun 2022, sektor. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA. H. Studying Hukum Agraria HKUM4211 at Universitas Terbuka? On Studocu you will find 43 essays, 41 tutorial work, 18 practice materials and much more for Hukum AgrariaHUKUM AGRARIA OLEH: PUJI WULANDARI K HAK-HAK AGRARIA • HAK-HAK AGRARIA BERDASARKAN UUPA 1. Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengatur mengenai agraria. Dr. Discover the world's research. 172, LL SETKAB : 28 HLM. Penerbitan : Jakarta : Universitas Trisakti , 2013. Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria (Kajian Komprehensif), Kencana Prenamedia Grup, Jakarta. tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan singkatan resminya. 333 . Jika sebelum Bangsa Indonesia merdeka, sebagian besar Hukum Agraria dibuat oleh penjajahan terutama pada masa Belanda. Maria S. Boedi Harsono. Rev. Artikel ini akan mengkaji apakah UUPA memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan membahas prinsip-prinsip normatif sebagaimana diatur dalam UUPA, yang sering diperdebatkan (Simarmata, 2018). 6 Sudargo Gautama. Memberi kepastian hukum Memberi dasar-dasar bagi penyusunana hukum agraria Indonesia Selain memiliki tujuan UUPA. Sinar Grafika, Jakarta, 2007. 7 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kesembilan (Edisi Revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional; meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dan juga meletakkan dasar untuk memberikan. Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani, Ager yang berarti ladang atau tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (selanjutnya disebut UUPA) kata “agraria” mengacu pada semua sumber daya alam, meliputi tanah, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang. Hukum agraria yang dimaksud adalah Undang-undang Pokok Agraria. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan, yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,. Tesis, dan Disertasi Arifin, Fairuz Syifa. M. "Pokok-pokok hukum agraria di Indonesia. Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan Nasional 1. Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 September 1960. Memahami Hukum Laut,Nur Yanto,2014. 32. Rev. Karena tidak semua tanah-tanah Indonesia adalah tanah-tanah yang mempunyai status sebagai hak-hak asli adat, tetapi ada juga yang berstatus buatan Belanda seperti tanah agrarisch eigondom. Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria, dimana perbedaan aturan hukum bagi orang Indonesia dan bukan orang indonesia terkait dengan hak tanah menjadikan dasar penggagas yang mendasar sebagai negara hukum untuk dibentuk suatu aturan hukum yang pasti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Indonesia, Pemerintah Pusat. Hakikat dari 3Prof. 5 4 Oleh karenanya pengertian hukum agraria menurut UUPA. 8 Resume Hukum Agraria. ditegaskan bahwasannya hukum agraria membawahi fungsi bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi . Hukum Agraria Indonesia, hlm 500 2 Mark P. Perbedaan penerapan dengan konsep hukum dalam hal jual beli. Buku Kedua - Bab II Besit dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya . hlm 470. 5, 8, 17, 23, dan 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek voor. Dari segi yuridis, proklamasi kemerdekaan. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya) Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2008, halaman 164. 1, (Januari-Maret 2005), hlm. 138 pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Prenada Media, Jakarta. URGENSI HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Kata Agraria mempunyai arti yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Kedokteran Kehakiman (Dr. Secara keseluruhan, hukum agraria di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,. A. I. bahkan setelah berlakunya UUPA banyak yang belum dikonversi menjadi. 6 Sudargo Gautama. 3 Makalah ini akan membahas konflik agraria di Indonesia dengan dua tujuan. Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA); Pusat Kajian Law and Social Justice (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. Guru Besar bidang Hukum Agraria Universitas Indonesia Arie Sukanti Hutagalung, menyoroti bahwa UUPA telah sesuai dengan falsafah kenegaraan Indonesia: Pancasila. Hak Guna Kelompok D. Hukum pertanahan tersebut berasal dari hukum adat masing-masing daerah, karena pada saat itu belum ada persatuan antar suku dan bangsa. Sri Harini Dwiyatmi, Hukum Agraria Hukum tanah Masa Hindia Belanda Hukum Tanah . Ada hukum pertambangan atau hukum yang. berkaitan dengan Singkatnya Hukum Agraria (dalam arti sempit), yaitu Hukum Agraria = Hukum Tanah, yaitu bidang hukum positif yang mengatur hak-hak penguasaan atas. Hak Milik B. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menyelenggarakan program pendidikan jenjang strata 1 (S1; Sarjana) yang bertujuan mencetak sarjana-sarjana hukum andal, yaitu yang (i) menguasai dengan baik hukum dan sistem hukum Indonesia; (ii) Mempunyai keterampilan dasar dan pengetahuan ilmiah. Rp85. Universitas Sebelas Maret. 40 TAHUN 1996) Jum Anggriani Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta Email: jumanggriani@yahoo. kondisi tersebut terus berlangsung sampai munculnya pengaturan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (Ayat 30) yakni penguasaan bumi, air dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk. Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria. 563. penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 1 Jaminan kepastian hukum ini tercantum dalaam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria No. 18-19. 19 merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Data diperbaharui pada 27/9/2023. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,. . Diundangkan UUPA dengan pertimbangan bahwa hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya lagiPEMBAHASAN. 8 Sahyuti. Salah satunya adalah Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. Hak persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai,. 18. 8 Hukum adat yang diberlakukan adalah “hukum adat yang telah disempurnakan atau disaneer,. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, SejarahDalam sejarah Indonesia sampai saat ini penataan ulang agraria berlangsung dalam tiga periode yaitu Landreform (1963-1965), Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) (2007-2014), dan Reforma Agraria (2017-2019) (mahmud danTujuan UU Agraria 1870 Boedi Harsono dalam Hukum Agraria Indonesia (2008) menjelaskan bahwa tujuan diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 antara lain sebagai berikut: Pertama, memberikan peluang dan kemungkinan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda. Hum) materi syarat materiil relatif dan syarat formil. Ketentuan ini mengandung. Dalam artikel "Konsistensi. Menurut Kementerian ATR/BPN, faktor terpenting dalam. Kehadirannya telah melalui proses yang panjang dan menjadi tonggak penting bagi keadilan pertanahan di masyarakat Indonesia. Diktat Hukum Agraria ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan di bidang hukum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana yang menempuh mata kuliah hukum agraria. ISBN 9786023923991 / E-ISBN 9786023924004. “bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto. Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004, Hlm. MAKALAH HUKUM AGRARIA. 000. E. Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Hukum Agraria : Pengertian, Tujuan, Sumber, Asas dan Ruang Lingkupnya Lengkap. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria (Mandar Maju 1989). 5 Tahun 1960 B. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022. Hukum Agraria di Indonesia Menurut sejarahnya dapat dibagi menjadi 2 fase; Fase pertama, Hukum Agraria sebelum diberlakukannya UUPA no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (biasa disebut UUPA) yang disahkan dan diundangkan sebagai induk dari hukum agraria Indonesia. Hukum Agraria adalah hukum (aturan) yang mengatur perihal pertanahan baik segala benda yang berada di atas tanah ataupun di bawah. Buku ini menguraikan tentang Hukum Agraria meliputi, pengertian dan ruang lingkup. dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dalam artikel ini akan dibahas akar-akar normatif dari UUPA sendiri yaitu mengenai asas-asas UUPA yang sering dipertanyakan, apakah sesuai dengan. Hukum agraria di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari. Pengertian “agraria” dalam hukum Indonesia memiliki makna yang luas ketimbang sekadar meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan tanah saja. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak. Suara. Jakarta: HuMa dan Magister Hukum UGM. Pengertian Hukum Agraria. 11, hlm. Bandung : Citra Aditya Bakti. , M. Pemahaman Dasar Pengertian Reforma Agraria Secara etimologis, kata agraria. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan. atau mencabut hukum agraria kolonoial, dan kedua membangun hukum 4 Urip Santoso, Hukum Agraria; Kajian Komprehensif, vol. 09/10/2012 by Wibowo T. Apakah Anda ingin mempelajari hukum agraria di Indonesia dengan lebih mendalam? Jika ya, Anda dapat mengunduh buku ajar "Hukum Agraria" yang disusun oleh para ahli dari Universitas Diponegoro. Bahkan badan hukum pun berhak mempunyai hak eigendom, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Dr. Dasar atau sumber hukum agraria di Indonesia ada 2 macam, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. hukum tanah nasional, Budi Harsono: Author: Budi Harsono: Publisher: Djambatan, 1997: ISBN: 9794282863, 9789794282861. 7. Dasar. Hukum Agraria yang berlaku sebelum UUPA adalah Hukum Agraria Kolonial yang sebagian besar tersusun berdasarkan tujuan dan keinginan sendiri dari pemerintah 5 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Jilid I, Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm 7-8 6 Sartono Kartodirjo dan Joko Suryo, 1994, Sejarah Perkebunan Di Indonesia, Kajian SosialIndonesia nomor 104 tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Jakarta: Djambatan.